Jakarta – China terus memperkuat klaimnya di Laut China Selatan berdasarkan peta kuno 9-Dashed Line (9 garis putus), yang mana hampir 90 persen Laut China Selatan masuk ke dalam 9-Dashed Line. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penolakan atas klaim China tersebut.
Indonesia menurut Luhut, tidak mengakui adanya 9-dashed line. Luhut juga menyampaikan ingin adanya kebebasan bernavigasi di kawasan Laut Cina Selatan.
“Kita tidak akui 9 border line, kita tidak mau ada power projection di wilayah itu. Kita harus tetap ada freedom of navigation,” ujar Menko Polhukam di kantor Perindo, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Nine dash line merupakan garis yang dibuat Pemerintah Tiongkok di Laut Cina Selatan sebagai wilayah tradisional fishing ground mereka. Garis tersebut meliputi wilayah Filipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar dan menolak klaim Tiongkok tersebut, karena adanya multi interpretasi, overlaping wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.
Wilayah Indonesia yang masuk dalam 9 dash line adalah Kepulauan Natuna khususnya Natuna Timur. hal yang menjadi dasar penolakan pemerintah Indonesia adalah adanya potensi cadangan gas bumi sebesar 222 Tcf dan gas yang bisa diproduksi sebesar 45 Tcf dengan lapangan utamanya di Natuna D Alpha.
Sebelumnya, Tiongkok memasukkan sebagian wilayah perairan laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka atau yang dikenal dengan Nine Dash line.
Tiongkok mengklaim wilayah perairan Natuna merupakan wilayah laut mereka. Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini dapat berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.
Sumber: detik.com
INDONESIAN MILITARY SITE 